Thailand Bebaskan Pajak Capital Gain Crypto Selama 5 Tahun
2026-08-07
Thailand bebas pajak crypto atas keuntungan modal tertentu selama lima tahun. Kebijakan tersebut berlaku untuk keuntungan individu dari penjualan cryptocurrency atau token digital mulai 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2029.
Pembebasan hanya berlaku apabila transaksi dilakukan melalui bursa, broker, atau dealer aset digital yang memiliki lisensi berdasarkan hukum Thailand.
Key Takeaways
- Thailand membebaskan pajak penghasilan pribadi atas keuntungan penjualan crypto dan token digital selama 2025–2029.
- Investor harus bertransaksi melalui operator aset digital berlisensi di Thailand agar memenuhi persyaratan utama.
- Kebijakan ini dapat meningkatkan likuiditas dan investasi, tetapi tidak berarti seluruh aktivitas crypto bebas pajak.
Apa Arti Thailand Bebas Pajak Crypto?
Kebijakan pajak crypto 0 persen ini menghapus pajak penghasilan pribadi atas capital gain dari penjualan aset digital yang memenuhi persyaratan. Capital gain merupakan selisih keuntungan antara nilai penjualan dan biaya perolehan aset.
Aturan tersebut telah diberlakukan melalui Ministerial Regulation No. 399 yang diterbitkan berdasarkan Revenue Code Thailand. Kebijakan berlaku surut sejak 1 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2029.

Sumber AI Generated Image
Artinya, investor individu yang memperoleh keuntungan dari penjualan cryptocurrency atau token digital melalui operator berlisensi dapat memperoleh pembebasan pajak penghasilan atas keuntungan tersebut.
Meski demikian, istilah “bebas pajak crypto” perlu dipahami secara tepat. Pembebasan ini tidak otomatis mencakup seluruh pendapatan yang berhubungan dengan aset digital, aktivitas perusahaan, transaksi di platform luar negeri, atau kewajiban pajak di negara domisili investor.
Baca juga : BitMEX dan BitMart Tutup: Apakah Industri Exchange Crypto Sedang Krisis?
Syarat Mendapatkan Pembebasan Capital Gains Tax Crypto Thailand
Syarat terpenting adalah transaksi harus dilakukan melalui pelaku usaha aset digital yang berlisensi di Thailand. Operator yang dimaksud mencakup:
- bursa aset digital;
- broker aset digital;
- dealer aset digital.
Transaksi yang dilakukan melalui platform luar negeri, perdagangan langsung antar pengguna, atau operator tanpa lisensi belum tentu memperoleh fasilitas yang sama. Pemerintah Thailand ingin mendorong investor menggunakan platform yang diawasi regulator lokal agar aktivitas perdagangan lebih transparan dan mudah dipantau.
Investor tetap perlu menyimpan catatan harga pembelian, harga penjualan, biaya transaksi, tanggal perdagangan, dan identitas platform. Dokumentasi tersebut penting untuk membuktikan bahwa transaksi memenuhi syarat pembebasan.
Baca juga : MetaMask Dukung VietQR untuk Beli Crypto dari Bank Vietnam
Mengapa Thailand Menghapus Pajak Capital Gain Crypto?
Thailand ingin memperkuat posisinya sebagai pusat aset digital global. Penghapusan pajak diharapkan menarik modal, meningkatkan aktivitas perdagangan, serta mendukung pertumbuhan perusahaan blockchain dan layanan keuangan digital.
Kebijakan tersebut juga dirancang untuk mengarahkan masyarakat dari platform luar negeri menuju operator lokal berlisensi. Volume perdagangan yang berpindah ke platform domestik dapat memperbesar likuiditas, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat ekosistem aset digital Thailand.
Pemerintah memperkirakan peningkatan aktivitas ekonomi dapat menghasilkan penerimaan tidak langsung melalui investasi, konsumsi, lapangan kerja, dan perkembangan industri. Jadi, hilangnya penerimaan pajak keuntungan modal diharapkan digantikan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
Baca juga : KOSPI Anjlok 8,95% akibat Aksi Jual Saham Teknologi, Apa yang Terjadi?
Dampak bagi Investor Crypto
Keuntungan Bersih Lebih Besar
Investor yang memenuhi persyaratan dapat mempertahankan lebih banyak keuntungan setelah menjual aset. Kondisi ini membuat aktivitas investasi dan perdagangan di Thailand menjadi lebih menarik.
Likuiditas Platform Lokal Berpotensi Naik
Insentif pajak dapat mendorong pengguna memindahkan transaksi ke bursa berlisensi. Semakin banyak pembeli dan penjual, semakin besar kemungkinan kedalaman pasar membaik dan selisih harga transaksi mengecil.
Regulasi Menjadi Lebih Jelas
Kejelasan periode, jenis aset, dan operator yang memenuhi syarat membantu investor merencanakan transaksi. Regulasi yang lebih pasti juga dapat menarik perusahaan crypto untuk membangun layanan di Thailand.
Persaingan Regional Semakin Ketat
Kebijakan ini berpotensi mendorong negara Asia lain mengevaluasi aturan pajak aset digitalnya. Negara yang menawarkan kepastian hukum, biaya kompetitif, dan perlindungan konsumen dapat lebih mudah menarik perusahaan serta modal internasional.
Baca juga : Peringatan BIS 2026: Risiko Stablecoin bagi Negara Berkembang
Apakah Investor Indonesia Ikut Bebas Pajak?
Pembebasan Thailand tidak otomatis menghapus kewajiban pajak investor Indonesia. Kewajiban dapat ditentukan oleh domisili pajak, jenis transaksi, lokasi platform, serta peraturan negara tempat investor menjadi subjek pajak.
Investor Indonesia yang menggunakan platform Thailand tetap perlu memeriksa ketentuan dalam negeri. Status bebas pajak pada negara tempat transaksi dilakukan belum tentu membatalkan kewajiban pelaporan atau pembayaran di negara domisili.
Untuk mengikuti perkembangan regulasi crypto, harga aset, dan berita pasar terbaru, kamu dapat mendaftar di Bittime. Selalu periksa ketentuan pajak dan legalitas platform sebelum mengambil keputusan transaksi lintas negara.
Baca juga : Mengapa AS Menolak CBDC Sementara Eropa Justru Mendorong Euro Digital?
Risiko yang Tetap Perlu Diperhatikan
Pembebasan pajak tidak menghilangkan risiko investasi. Harga cryptocurrency tetap dapat turun tajam akibat volatilitas, perubahan likuiditas, sentimen global, kegagalan proyek, atau kebijakan regulator.
Investor juga perlu memperhatikan:
- keamanan platform dan penyimpanan aset;
- perubahan aturan sebelum periode berakhir;
- persyaratan verifikasi identitas;
- kewajiban pelaporan pajak;
- risiko nilai tukar dan transaksi internasional.
Insentif pajak sebaiknya tidak menjadi satu-satunya alasan membeli crypto. Fundamental proyek, profil risiko, dan strategi keluar tetap lebih penting.
Kesimpulan
Thailand bebas pajak crypto atas keuntungan modal individu selama lima tahun, terhitung dari 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2029. Fasilitas tersebut hanya berlaku untuk penjualan cryptocurrency atau token digital melalui operator aset digital berlisensi.
Kebijakan ini dapat meningkatkan likuiditas, menarik investasi, dan memperkuat posisi Thailand sebagai pusat aset digital. Investor tetap harus memahami bahwa tidak semua transaksi bebas pajak dan kewajiban di negara domisili dapat tetap berlaku. Pantau regulasi terbaru serta gunakan platform legal sebelum bertransaksi.
Cek harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL), GRAM, dan BNB juga memecoin unggulan DOGE. Kamu bisa trading langsung di Bittime!
Bittime adalah platform Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan — tempat kamu bisa beli Bitcoin di Indonesia dan ratusan aset kripto lainnya mulai Rp10.000. Proses registrasi cepat, aman, dan bisa langsung dimulai hari ini.
Pantau konversi USDT to IDR dan pergerakan harga aset kripto favoritmu secara real-time. Semua tersedia dalam satu aplikasi investasi kripto yang bisa diunduh gratis di Play Store.
Siap mulai? Daftar sekarang di Bittime dan eksekusi strategi investasimu dengan platform yang sudah dipercaya jutaan pengguna di Indonesia.
FAQ
Apakah pajak crypto di Thailand benar-benar 0 persen?
Pajak penghasilan pribadi atas keuntungan modal dari penjualan aset digital tertentu dibebaskan. Transaksi harus dilakukan melalui operator berlisensi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Kapan pembebasan pajak crypto Thailand berlaku?
Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2029. Aturan tersebut memberikan masa pembebasan selama lima tahun.
Apakah transaksi di exchange luar negeri ikut bebas pajak?
Belum tentu. Syarat utamanya adalah transaksi melalui bursa, broker, atau dealer aset digital yang berlisensi berdasarkan hukum Thailand.
Apakah investor asing dapat memanfaatkan kebijakan ini?
Kelayakannya bergantung pada status pajak, struktur transaksi, dan ketentuan operator. Investor asing sebaiknya meminta penilaian dari konsultan pajak sebelum mengandalkan pembebasan tersebut.
Apakah kebijakan ini membuat investasi crypto lebih aman?
Tidak. Pembebasan pajak hanya mengurangi beban fiskal dan tidak menghilangkan volatilitas, risiko keamanan, atau potensi kerugian investasi.
Disclaimer: Pandangan yang diungkapkan secara eksklusif milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan platform ini. Platform ini dan afiliasinya menolak segala tanggung jawab atas keakuratan atau kesesuaian informasi yang disediakan. Ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran keuangan atau investasi.



