Pajak Crypto Luar Negeri di Indonesia: Aturan Baru 2025 dan Dampaknya

Bittime - Regulasi aset digital di Indonesia semakin ketat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan aturan baru yang berlaku mulai 1 Agustus 2025, di mana transaksi kripto di bursa luar negeri dikenakan PPh final sebesar 1% dari nilai transaksi. 

Perubahan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara, menekan potensi penghindaran pajak, serta mendorong penggunaan bursa lokal. 

Artikel ini akan membahas latar belakang aturan, dampak bagi investor, hingga strategi praktis yang perlu dipertimbangkan.

Pajak Crypto Luar Negeri: Apa yang Berubah?

Sebelum Agustus 2025, transaksi kripto dikenai PPN (0,11%) dan PPh final (0,1%) untuk transaksi melalui bursa lokal. 

Namun, aturan terbaru menghapus PPN atas penjualan kripto dan menggantinya dengan skema baru:

• 0,21% PPh final untuk transaksi melalui bursa domestik.
• 1% PPh final untuk transaksi melalui bursa luar negeri.

Perbedaan tarif ini menunjukkan dorongan regulasi untuk mendorong investor tetap menggunakan bursa yang teregulasi di dalam negeri. 

Bursa luar negeri diwajibkan menunjuk perwakilan di Indonesia untuk memungut pajak, dan jika tidak, potensi pemblokiran akses bisa diberlakukan.

Baca Juga: OJK Keluarkan Kebijakan Peraturan Perdagangan Aset Kripto

Dampak Bagi Investor Indonesia

1. Biaya transaksi meningkat
   Dengan tarif 1%, pajak atas transaksi di bursa luar negeri jauh lebih tinggi daripada di bursa lokal. Investor harus memperhitungkan biaya ini dalam strategi trading mereka.
   
    
2. Daya tarik bursa lokal meningkat
   Perbedaan tarif dapat menjadi insentif bagi investor untuk beralih ke bursa domestik yang lebih kompetitif.
   
    
3. Risiko kepatuhan
   Investor yang tetap menggunakan bursa luar negeri tanpa pemotongan pajak berisiko dikenakan sanksi jika otoritas pajak menemukan ketidakpatuhan.
   
    
4. Diversifikasi terbatas
   Beberapa token atau layanan DeFi yang hanya tersedia di luar negeri bisa menjadi lebih mahal diakses oleh investor Indonesia.

Perspektif Pasar & Perbandingan Global

Kebijakan pajak kripto di Indonesia sejalan dengan tren global di mana banyak negara menekankan transparansi transaksi lintas batas. 

Uni Eropa, misalnya, sedang mengembangkan kerangka regulasi MiCA untuk memperkuat kepatuhan, sementara AS memperketat pelaporan pajak untuk exchange internasional. 

Dengan langkah ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai salah satu negara dengan regulasi kripto yang proaktif.

Baca Juga: Apa itu Tax Amnesty? Akankah Ada Jilid 3 di Era Purbaya

Strategi Investor Menghadapi Pajak Baru

1. Hitung ulang strategi trading: pastikan margin keuntungan tetap positif setelah dipotong 1% pajak.
   
    
2. Pertimbangkan migrasi ke bursa lokal: dengan tarif lebih rendah (0,21%), bursa domestik bisa lebih efisien.
   
    
3. Gunakan DeFi dengan hati-hati: meskipun sulit diawasi, transaksi DeFi tetap berisiko jika otoritas memperluas cakupan pajak.
   
    
4. Konsultasi pajak: untuk investor besar, penting memastikan kepatuhan agar tidak terkena penalti di masa depan.

Dampak pada Harga Aset Kripto

Meskipun aturan pajak ini tidak langsung mengubah tokenomics proyek kripto tertentu, dampaknya bisa terasa pada:

• Volume perdagangan: transaksi di bursa luar negeri berpotensi menurun karena beban pajak tinggi, sehingga memengaruhi likuiditas global.
  
   
• Harga aset kripto di dalam negeri: spread harga antara bursa lokal dan luar negeri bisa meningkat, menciptakan peluang arbitrase.
  
   
• Sentimen pasar: investor ritel mungkin mengurangi frekuensi trading, sementara institusi bisa mengalihkan volume ke bursa domestik.

Prediksi Pasar Crypto

Dalam jangka pendek, aturan pajak 1% mungkin menekan aktivitas di bursa luar negeri, tetapi dampak terhadap harga global Bitcoin, Ethereum, dan altcoin kemungkinan terbatas karena pasar kripto bersifat internasional. 

Namun, untuk token yang lebih niche dan hanya tersedia di luar negeri, harga di pasar domestik bisa melonjak karena akses lebih mahal.

Baca Juga: Ginitoh! Resiko Hyperinflation dari Kebijakan 200T Menkeu Purbaya

Kesimpulan

Aturan pajak baru untuk transaksi kripto luar negeri di Indonesia menandai langkah penting dalam regulasi aset digital. 

Dengan tarif 1% untuk bursa luar negeri dan 0,21% untuk bursa lokal, investor dihadapkan pada pilihan strategis: tetap di bursa global dengan biaya lebih tinggi, atau memanfaatkan ekosistem domestik yang lebih ramah pajak. 

Adaptasi strategi dan kepatuhan menjadi kunci agar aktivitas investasi kripto tetap aman dan efisien di era regulasi baru.

Cara Beli Crypto di Bittime

Ingin trading jual beli Bitcoin dan investasi crypto dengan mudah? Bittime siap membantu! Sebagai exchange crypto Indonesia yang terdaftar resmi di Bappebti, Bittime memastikan setiap transaksi aman dan cepat.

Mulai dengan registrasi dan verifikasi identitas, lalu lakukan deposit minimal Rp10.000. Setelah itu, kamu bisa langsung beli aset digital favoritmu!

Cek kurs BTC to IDR, ETH to IDR, SOL to IDR dan aset kripto lainnya untuk mengetahui tren crypto market hari ini secara real-time di Bittime.

Selain itu, kunjungi Bittime Blog untuk mendapatkan berbagai update menarik dan informasi edukatif seputar dunia crypto. Temukan artikel terpercaya tentang Web3, teknologi blockchain, dan tips investasi aset digital yang dirancang untuk memperkaya pengetahuan kamu dalam dunia kripto.

FAQ

Apa pajak crypto di bursa luar negeri mulai Agustus 2025?

Setiap transaksi kripto di bursa luar negeri dikenakan PPh final 1% dari nilai transaksi.

Mengapa tarif pajak luar negeri lebih tinggi dari domestik?

Untuk mendorong penggunaan bursa lokal (0,21%) yang diawasi otoritas, sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari transaksi lintas batas.

Apakah PPN masih berlaku untuk kripto?

Tidak. Per 1 Agustus 2025, PPN atas penjualan kripto dihapus dan diganti dengan skema PPh final.

Bagaimana cara memastikan kepatuhan?

Investor sebaiknya menggunakan bursa yang resmi beroperasi di Indonesia, atau memastikan bursa luar negeri tempat mereka trading sudah menunjuk perwakilan pemungut pajak.

Apakah aturan ini memengaruhi harga Bitcoin atau Ethereum?

Secara global, pengaruhnya kecil. Namun, di Indonesia, bisa muncul selisih harga (spread) karena perbedaan likuiditas antara bursa lokal dan luar negeri.