Crypto Legal Indonesia 2026: 28 Pedagang Berizin OJK

Crypto legal Indonesia berarti aset kripto dapat diperdagangkan melalui penyelenggara yang memenuhi ketentuan, tetapi tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran. Pada pembaruan September 2026, jumlah Pedagang Aset Keuangan Digital atau PAKD berizin OJK mencapai 28 perusahaan.

Sebelum memilih aplikasi, kamu perlu mengetahui badan usaha yang mengelolanya dan mencocokkan status izinnya. Artikel ini membahas aturan yang berlaku, daftar perusahaan untuk pemeriksaan, serta langkah memeriksa platform tanpa menganggap izin sebagai jaminan keuntungan.

Key Takeaways

• Perdagangan aset kripto diperbolehkan dalam kerangka regulasi Indonesia, sedangkan penggunaannya sebagai alat pembayaran tidak diperbolehkan.
• Jumlah PAKD berizin mencapai 28 perusahaan pada pembaruan September 2026; periksa kembali identitas dan status terbaru sebelum bertransaksi.
• Cocokkan badan hukum, kanal resmi, dan cakupan layanan karena izin usaha tidak menghilangkan risiko kerugian.

Apakah Crypto Legal di Indonesia?

Ya, perdagangan aset kripto memiliki kerangka hukum di Indonesia. Pengaturan dan pengawasannya beralih dari Bappebti kepada OJK pada 10 Januari 2025.

Namun, legalitas perdagangan tidak membuat kripto menjadi mata uang atau alat pembayaran yang sah. Membeli aset untuk disimpan atau diperdagangkan berbeda dengan menggunakannya untuk membayar barang dan jasa.

Misalnya, membeli Bitcoin melalui pedagang berizin termasuk aktivitas perdagangan aset. Mengirim Bitcoin kepada penjual sebagai pembayaran belanja merupakan penggunaan sebagai alat pembayaran, sehingga tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan Bitcoin bisa diperjualbelikan.

Karena itu, pertanyaan tentang crypto legal di Indonesia perlu dijawab sesuai kegiatannya. Periksa siapa penyelenggaranya, produk yang digunakan, serta tujuan transaksinya.

Baca Juga : Bittime: Regulasi dan Inovasi Perlu Berjalan Seimbang untuk Perkuat Ekosistem Kripto

Apa Arti Aplikasi Crypto Berizin OJK?

Izin usaha diberikan kepada badan hukum penyelenggara, bukan sekadar nama aplikasi. PAKD merupakan kategori pedagang dalam ekosistem perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto.

Nama merek bisa berbeda dengan nama perusahaan pada dokumen perizinan. Ketika mencari platform crypto legal, gunakan nama badan usaha yang tercantum pada informasi legal platform agar hasil pemeriksaan tidak tertukar.

Istilah “terdaftar” juga tidak selalu bermakna sama dengan “berizin”. Dokumen transisi terdahulu masih memisahkan calon pedagang terdaftar dan pedagang yang sudah memperoleh izin usaha.

Status lama tersebut tidak boleh dipakai sebagai kesimpulan permanen. Baca pembaruan berikutnya karena calon pedagang dapat memperoleh izin, sementara status penyelenggara juga perlu diperiksa melalui pengumuman terbaru.

Daftar Pedagang Crypto Berizin OJK

Jumlah pedagang berizin pada pembaruan September 2026 adalah 28 perusahaan. Berikut daftar badan usaha untuk membantu pencocokan identitas, disusun berdasarkan nama perusahaan dan tidak menunjukkan peringkat layanan.

1. PT Aset Digital Berkat.
2. PT Aset Instrumen Digital.
3. PT Aset Kripto Internasional.
4. PT Bumi Santosa Cemerlang.
5. PT Cipta Koin Digital.
6. PT Coinbit Digital Indonesia.
7. PT CTXG Indonesia Berkarya.
8. PT Cyrameta Exchange Indonesia.
9. PT Enkripsi Teknologi Handal.
10. PT Gudang Kripto Indonesia.
11. PT Indodax Nasional Indonesia.
12. PT Indonesia Digital Exchange.
13. PT Kagum Teknologi Indonesia.
14. PT Kripto Inovasi Nusantara.
15. PT Kripto Maksima Koin.
16. PT Luno Indonesia Ltd.
17. PT Mitra Kripto Sukses.
18. PT Multikripto Exchange Indonesia.
19. PT Pedagang Aset Kripto.
20. PT Pintu Kemana Saja.
21. PT Rekeningku Dotcom Indonesia.
22. PT Samuel Kripto Indonesia.
23. PT Sentra Bitwewe Indonesia.
24. PT Teknologi Struktur Berantai.
25. PT Tiga Inti Utama.
26. PT Tumbuh Bersama Nano.
27. PT Upbit Exchange Indonesia.
28. PT Utama Aset Digital Indonesia.

Gunakan daftar tersebut untuk mencari badan usaha, lalu cocokkan merek aplikasi dan situsnya. Jangan menyamakan nama yang mirip atau menganggap semua produk perusahaan memiliki ketentuan penggunaan yang sama.

PAKD juga berbeda dengan bursa, lembaga kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset. Jumlah 28 merujuk pada kategori pedagang, bukan seluruh lembaga dalam ekosistem kripto.

Baca Juga : Pajak Crypto Indonesia Terbaru 2026: Panduan Lengkap CARF

Regulasi Crypto Indonesia dan Peran OJK

POJK Nomor 27 Tahun 2024 menjadi landasan penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Ketentuan tersebut diubah melalui POJK Nomor 23 Tahun 2025, antara lain untuk memperkuat pengaturan dan mengakomodasi derivatif aset keuangan digital.

Kerangka ini menempatkan perdagangan kripto dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Perizinan penyelenggara, ketentuan kegiatan, dan pelindungan konsumen menjadi bagian penting yang perlu dipahami pengguna.

Apa yang diatur PADK Nomor 3 Tahun 2026?

PADK Nomor 3 Tahun 2026 berlaku mulai 1 September 2026 dan mengatur lebih lanjut pelaporan penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital. Cakupannya meliputi laporan evaluasi aset, laporan berkala dan insidental, serta mekanisme penyampaian laporan.

Aturan ini relevan untuk pengawasan kegiatan penyelenggara. Pembaca tidak perlu menafsirkan keberadaan aturan pelaporan sebagai persetujuan otomatis terhadap setiap token atau layanan yang ditawarkan.

Mengapa layanan spot dan derivatif perlu dibedakan?

Pembelian aset melalui pasar spot berbeda dengan perdagangan kontrak derivatif. Derivatif dapat melibatkan margin dan leverage, sehingga perubahan harga bisa memicu kerugian besar atau likuidasi posisi.

Jika ingin menggunakan layanan tersebut, periksa ketentuan produk dan dasar penyelenggaraannya secara terpisah. Keberadaan izin usaha PAKD saja tidak cukup untuk menyimpulkan seluruh fitur aplikasi memiliki cakupan persetujuan yang sama.

Baca Juga : Bittime Raih Izin Perdagangan Futures Pertama di Era Pengawasan Kripto OJK

Cara Cek Legalitas Crypto dalam 5 Langkah

1. Temukan nama badan hukum

Buka bagian legalitas, syarat penggunaan, atau informasi perusahaan pada situs platform. Catat nama lengkap perusahaan, merek, dan alamat situs yang akan digunakan.

2. Buka daftar perizinan terbaru

Cari daftar penyelenggara perdagangan aset keuangan digital melalui domain resmi ojk.go.id. Perhatikan tanggal posisi data dan pastikan kategori yang diperiksa adalah pedagang, bukan hanya penyedia teknologi atau lembaga lain.

3. Cocokkan dokumen izin

Bandingkan nama perusahaan dan informasi izinnya dengan dokumen resmi. Jangan menganggap tangkapan layar izin dari grup percakapan sebagai bukti yang cukup tanpa membuka dokumen asal.

4. Pastikan kanal yang digunakan sesuai

Periksa ejaan domain dan ikuti tautan unduhan aplikasi dari situs resmi. Penipu bisa meniru identitas perusahaan berizin melalui situs palsu, sehingga kecocokan nama perusahaan harus disertai pemeriksaan kanal transaksi.

5. Konfirmasi jika informasi berbeda

Tunda penyetoran apabila nama perusahaan, status, atau alamat situs tidak cocok. Kamu dapat meminta informasi melalui Kontak OJK 157 atau WhatsApp 081157157157 dengan menyertakan identitas platform yang ingin diperiksa.

Contoh Pemeriksaan Legalitas Bittime

Bittime dikelola PT Utama Aset Digital Indonesia. Perusahaan tersebut memperoleh izin usaha PAKD melalui KEP-11/D.07/2025 tertanggal 22 Mei 2025.

Gunakan nama perusahaan dan nomor keputusan itu untuk mencocokkan dokumen izin. Setelah itu, pastikan situs yang dibuka adalah bittime.com dan periksa pengumuman terbaru mengenai status maupun layanan yang akan digunakan.

Contoh ini menunjukkan cara memeriksa identitas, bukan memberikan penilaian bahwa satu platform cocok untuk semua orang. Pertimbangan berikutnya tetap mencakup biaya, kebutuhan transaksi, dan pemahaman terhadap produk.

Perkembangan Industri Crypto Indonesia

Per Agustus 2026, jumlah akun konsumen terdaftar pada PAKD mencapai 23,21 juta, naik 1,23% dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai transaksi aset kripto pada periode yang sama mencapai Rp23,16 triliun, meningkat 12,87% secara bulanan.

Jumlah akun tidak otomatis sama dengan jumlah individu karena satu orang dapat memiliki akun pada beberapa penyelenggara. Nilai transaksi juga menggambarkan aktivitas perdagangan, bukan keuntungan yang diterima konsumen.

Pertumbuhan aktivitas membuat pemeriksaan platform dan keamanan akun semakin relevan. Namun, data industri tidak dapat dijadikan alasan bahwa harga suatu aset akan naik atau bahwa semua pengguna memperoleh hasil positif.

Baca Juga : Crypto Futures Makin Berkembang, Apakah Pasar Kripto Makin Matang?

Setelah Izin Terverifikasi, Periksa Biaya dan Keamanan

Legalitas membantu menyaring penyelenggara, sementara pemilihan layanan membutuhkan pemeriksaan tambahan. Gunakan empat aspek berikut sebelum memutuskan menyetor dana.

• Biaya keseluruhan: baca biaya transaksi, spread, biaya penarikan, dan ketentuan lain yang mempengaruhi dana bersih.
• Likuiditas: periksa kedalaman pasar dan selisih harga agar kamu memahami kemungkinan perbedaan harga ketika pesanan dieksekusi.
• Keamanan akun: gunakan kata sandi unik, aktifkan autentikasi dua faktor jika tersedia, dan jangan menyerahkan OTP kepada pihak lain.
• Penanganan keluhan: cari kanal bantuan resmi dan simpan bukti transaksi agar masalah dapat dijelaskan secara runtut.

Batasi dana sesuai kemampuan menanggung kerugian dan hindari pembelian dengan utang. Jika penawaran menjanjikan keuntungan tetap yang tinggi tanpa penjelasan risiko, hentikan proses dan periksa kembali pihak yang menawarkan.

Untuk pemeriksaan berikutnya, pantau perubahan status izin, ketentuan produk, dan pemberitahuan dari platform. Catatan pemeriksaan hari ini perlu diperbarui ketika kamu menggunakan layanan baru atau menemukan informasi yang berbeda.

Kesimpulan

Memahami crypto legal Indonesia dimulai dari membedakan perdagangan aset, penggunaan sebagai pembayaran, dan izin penyelenggara. Cocokkan badan usaha serta kanal resminya, lalu nilai biaya dan risiko layanan sebelum mengambil keputusan.

Jika Bittime sesuai dengan kebutuhanmu setelah pemeriksaan tersebut, kamu bisa daftar Bittime melalui situs resminya dan membaca ketentuan akun terlebih dahulu. Izin usaha tidak menjamin keuntungan atau menghapus kemungkinan kehilangan dana.

Bittime adalah platform Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan — tempat kamu bisa beli Bitcoin di Indonesia dan ratusan aset kripto lainnya mulai Rp10.000. Proses registrasi cepat, aman, dan bisa langsung dimulai hari ini.

Pantau konversi USDT to IDR dan pergerakan harga aset kripto favoritmu secara real-time. Semua tersedia dalam satu aplikasi investasi kripto yang bisa diunduh gratis di Play Store.

Siap mulai? Daftar sekarang di Bittime dan eksekusi strategi investasimu dengan platform yang sudah dipercaya jutaan pengguna di Indonesia.

FAQ

Apakah crypto legal di Indonesia pada 2026?

Perdagangan aset kripto diperbolehkan dalam kerangka regulasi yang berlaku dan diawasi OJK. Kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Berapa jumlah pedagang crypto berizin OJK?

Pembaruan September 2026 mencatat 28 PAKD berizin. Angka tersebut merujuk pada pedagang, sehingga tidak mencakup bursa, lembaga kliring, atau pengelola tempat penyimpanan aset.

Bagaimana cara mengecek platform crypto legal?

Cari nama badan usaha pada daftar resmi terbaru, kemudian cocokkan informasi izin, merek, dan situsnya. Konfirmasikan kepada OJK apabila ada perbedaan sebelum menyerahkan data atau menyetor dana.

Apakah Bittime sudah berizin OJK?

PT Utama Aset Digital Indonesia sebagai pengelola Bittime memperoleh izin PAKD melalui KEP-11/D.07/2025 pada 22 Mei 2025. Tetap periksa pembaruan status dan ketentuan layanan yang akan digunakan.

Apakah izin OJK menjamin investasi crypto aman dari kerugian?

Tidak, izin usaha tidak menjamin keuntungan atau mencegah harga aset turun. Risiko pasar, keamanan akun, dan pelaksanaan transaksi tetap perlu dipertimbangkan.