Haji dan Umrah Bisa Dibayar dengan Stablecoin? Ini Cara Kerjanya
2026-11-20
Wacana pembayaran haji dengan stablecoin dan pembayaran umrah dengan stablecoin kini mulai menjadi sorotan di industri perjalanan ibadah Indonesia.
Di tengah tingginya biaya transaksi lintas negara dan fluktuasi kurs Rupiah terhadap Riyal Arab Saudi, sejumlah penyelenggara perjalanan mulai melirik stablecoin Rupiah untuk menyelesaikan tagihan dengan mitra bisnis di Arab Saudi.
Perkembangan ini menandai babak baru dalam evolusi pembayaran haji digital dan pembayaran umrah digital yang lebih efisien.
Key Takeaways
Penyelenggara perjalanan ibadah di Indonesia mulai memanfaatkan stablecoin untuk haji dan umrah guna mempercepat penyelesaian pembayaran (settlement) lintas negara kepada mitra hotel dan layanan di Arab Saudi.
Penggunaan crypto untuk haji dan umrah saat ini berfokus pada mekanisme business-to-business (B2B) di belakang layar, bukan sebagai alat pembayaran ritel langsung dari jemaah di dalam negeri.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan regulasi khusus stablecoin Indonesia rampung pada awal 2027 untuk mengatur cadangan aset, penebusan, dan perlindungan konsumen.
Bagaimana Cara Kerja Pembayaran Haji dan Umrah Pakai Stablecoin?
Banyak masyarakat mengira bahwa haji pakai stablecoin atau umrah pakai stablecoin berarti jemaah harus mengirim aset kripto langsung dari dompet digital pribadi ke rekening panitia.
Pada praktiknya, mekanisme yang berkembang di lapangan justru bekerja pada level infrastruktur pembayaran antarperusahaan (business-to-business atau B2B).
Jemaah tetap menyetorkan biaya perjalanan dalam mata uang Rupiah seperti biasa melalui rekening resmi biro perjalanan.
Baca Juga : Regulasi Stablecoin AS dan Tokenisasi Aset, Bittime Soroti Arah Industri Digital
Konversi Dana ke Stablecoin Rupiah dan Jalur Likuiditas OTC
Setelah dana terkumpul, biro perjalanan atau penyelenggara ibadah mengonversi dana Rupiah tersebut menjadi stablecoin Rupiah yang nilainya dipatok 1:1 terhadap mata uang Rupiah.
Dalam skala transaksi tertentu, konversi juga dapat melewati aset stabil berbasis dolar AS melalui jalur likuiditas over-the-counter (OTC).
Langkah ini menjaga nilai dana tetap stabil sekaligus menghindarkan penyelenggara dari risiko fluktuasi harga aset kripto.
Baca Juga : Bittime Tekankan Pentingnya Memahami Fungsi Stablecoin dan Tokenisasi Aset
Pengiriman Blockchain dan Pencairan ke Riyal Arab Saudi (SAR)
Dana digital yang telah dikonversi kemudian dikirim melalui jaringan blockchain langsung kepada mitra penyedia layanan di Arab Saudi untuk melunasi biaya akomodasi, transportasi, maupun katering.
Setibanya di pihak penerima, aset tersebut langsung dicairkan ke dalam Riyal Arab Saudi (SAR) dalam hitungan menit.
Proses ini memangkas waktu tunggu secara signifikan karena tidak perlu lagi melewati rantai panjang bank koresponden internasional.
Baca Juga : 21 Bank Besar Siapkan Stablecoin, Apa yang Mendorong Tren Ini?
Efisiensi Biaya dan Perbandingan Jalur Pembayaran Lintas Negara
Besarnya skala perputaran dana ibadah membuat efisiensi nilai tukar menjadi krusial.
Sebagai gambaran, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membidik dana kelolaan sebesar Rp195,29 triliun pada 2027 dengan asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS dan Rp4.667 per Riyal Arab Saudi.
Selisih kurs dan biaya transfer perbankan tradisional yang kecil sekalipun dapat berdampak signifikan terhadap struktur biaya operasional biro perjalanan.
Berikut perbandingan mekanisme transfer lintas negara konvensional dengan skema pembayaran umrah digital maupun haji berbasis stablecoin:
Ikuti perkembangan terkini seputar USDT dan aset kripto lainnya dengan mendaftar di Bittime dan mengikuti pembaruan pasar terbaru.
Regulasi Stablecoin Indonesia dan Aspek Syariah
Meski efisiensi teknologinya menjanjikan, penerapan stablecoin Indonesia tetap tunduk pada koridor hukum yang ketat.
Di Indonesia, Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah (legal tender), sehingga aset kripto tidak diperbolehkan menjadi alat bayar ritel secara langsung di dalam negeri.
Namun, kerangka hukum terbaru membuka ruang pemanfaatan aset digital sebagai instrumen transaksi tertentu selama mendapat persetujuan otoritas terkait dan terhubung dengan sistem keuangan resmi.
Yuk mulai invest dan trading Bittime, Register di Bittime dengan proses yang cepat, aman, dan mudah.
Target Penerbitan Aturan Khusus Stablecoin oleh OJK pada 2027
Untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penerbitan aturan khusus stablecoin rampung pada Januari 2027.
Regulasi tersebut akan mengatur secara rinci standar cadangan dana (reserves), mekanisme penebusan (redemption), tata kelola penerbit, hingga perlindungan konsumen.
Baca Juga : Fatwa MUI Tentang Crypto: Halal atau Haram? Ini Penjelasan Menurut Perspektif Islam
Kewenangan Penetapan Aspek Syariah dan Status Halal
Dari sisi kepatuhan syariah, Kementerian Agama menegaskan bahwa penetapan status halal atas penggunaan aset kripto maupun mekanisme transaksinya tetap menjadi kewenangan penuh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Kejelasan ini menjadi acuan penting bagi penyelenggara perjalanan maupun masyarakat sebelum mengadopsi inovasi pembayaran haji digital dan pembayaran umrah digital secara lebih luas.
Baca Juga : Cara Transfer USD ke Luar Negeri Mudah dan Cepat
Pantau Perkembangan Aset Digital Anda Bersama Bittime
Bagi Anda yang ingin mengenal ekosistem stablecoin Rupiah serta berbagai aset digital lainnya secara aman dan sesuai regulasi di Indonesia, segera daftar akun di Bittime sekarang.
Melalui platform yang terdaftar dan diawasi di Indonesia, Anda dapat memantau pergerakan aset kripto serta mempelajari inovasi keuangan digital secara lebih praktis dan transparan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apakah jemaah sudah bisa membayar haji dan umrah pakai stablecoin secara langsung?
Saat ini, jemaah di Indonesia tetap membayar biaya perjalanan menggunakan mata uang Rupiah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan pembayaran haji dengan stablecoin dan pembayaran umrah dengan stablecoin berlangsung di tingkat B2B antara penyelenggara perjalanan dan mitra operasional di Arab Saudi.
Mengapa biro perjalanan melirik stablecoin untuk haji dan umrah?
Pemanfaatan stablecoin untuk haji dan umrah membantu memangkas waktu tunggu pengiriman dana lintas negara dari hitungan hari menjadi menit. Selain beroperasi 24 jam penuh, metode ini menekan biaya bank perantara yang selama ini membebani transaksi dari Rupiah ke Riyal Arab Saudi.
Apa peran stablecoin Rupiah dalam pembayaran haji digital dan pembayaran umrah digital?
Stablecoin Rupiah berfungsi sebagai jembatan likuiditas digital yang nilainya setara 1:1 dengan mata uang Rupiah. Keberadaannya memudahkan pelaku usaha memindahkan nilai secara cepat di atas jaringan blockchain tanpa menghadapi volatilitas harga ekstrem seperti aset kripto non-stabil.
Kapan regulasi resmi stablecoin Indonesia akan diterbitkan oleh OJK?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan kerangka regulasi khusus stablecoin Indonesia rampung pada awal 2027, tepatnya sekitar Januari 2027. Aturan ini akan memastikan setiap penerbit memiliki cadangan aset yang jelas serta tata kelola yang melindungi pengguna.
Bagaimana pandangan aspek halal terhadap penggunaan crypto untuk haji dan umrah?
Penentuan hukum syariah terkait pemanfaatan crypto untuk haji dan umrah berada di bawah kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selama skema yang dipakai menghindari unsur spekulasi (gharar) dan hanya memanfaatkan teknologi transfer nilai yang transparan dengan dukungan aset riil, diskursus mengenai kepatuhan syariahnya terus berkembang seiring pembaruan regulasi.
Disclaimer: Pandangan yang diungkapkan secara eksklusif milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan platform ini. Platform ini dan afiliasinya menolak segala tanggung jawab atas keakuratan atau kesesuaian informasi yang disediakan. Ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran keuangan atau investasi.



