Bittime Tekankan Pentingnya Memahami Fungsi Stablecoin dan Tokenisasi Aset

Jakarta, 16 Oktober 2026 — Perkembangan teknologi blockchain menghadirkan beragam bentuk aset digital dengan fungsi yang semakin spesifik. Stablecoin dirancang untuk mempertahankan nilai relatif stabil terhadap aset acuan, sedangkan tokenisasi memungkinkan hak atau nilai tertentu direpresentasikan dalam bentuk token digital. 

Perbedaan ini membuat pemahaman terhadap mekanisme, hak pengguna, dan risiko produk menjadi semakin penting seiring berkembangnya ekosistem keuangan digital Indonesia.

Bittime, platform aset digital dengan layanan Spot, Staking, dan Futures, menilai bahwa inovasi produk perlu berjalan seiring dengan peningkatan transparansi dan pemahaman konsumen. Setiap instrumen memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak cukup dievaluasi hanya berdasarkan nama, teknologi yang digunakan, atau pergerakan harganya.

Direktur Operasional Bittime, Ryan Lymn, menilai kejelasan kerangka regulasi menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan ekosistem aset digital.

“Stablecoin menjadi salah satu perkembangan yang menarik dalam ekosistem keuangan digital karena memiliki fungsi berbeda dari aset kripto yang harganya lebih volatil. Namun, pemanfaatannya perlu didukung oleh kejelasan regulasi, transparansi, dan perlindungan konsumen. Hal ini penting agar inovasi dapat berkembang seiring dengan pemahaman masyarakat mengenai karakteristik dan risiko aset digital,” ujar Ryan.

Stablecoin Bukan Sekadar Aset dengan Harga Stabil

Berbeda dari aset kripto yang dapat mengalami fluktuasi harga signifikan, stablecoin dirancang untuk mempertahankan nilai relatif stabil terhadap aset acuan, misalnya mata uang fiat. 

Karakteristik ini membuat stablecoin memiliki potensi penggunaan yang berbeda dalam aktivitas keuangan digital, termasuk sebagai sarana pemindahan nilai dan penyelesaian transaksi, bergantung pada desain serta dukungan masing-masing produk.

Namun, kestabilan harga yang ditargetkan tidak berarti stablecoin bebas risiko. Kemampuan mempertahankan nilai dapat dipengaruhi oleh kecukupan dan pengelolaan cadangan, kredibilitas penerbit, likuiditas, serta mekanisme penukaran kembali atau redemption.

Aspek tersebut menjadi relevan di tengah persiapan pengaturan stablecoin di Indonesia. Dalam pemberitaan ANTARA mengenai diskusi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama media pada 8 Oktober 2026, regulator membahas potensi stablecoin sebagai programmable money serta persiapan kerangka pengaturan yang ditargetkan memiliki arah awal pada Januari 2027.

Konsep programmable money merujuk pada kemungkinan mengintegrasikan aturan atau kondisi tertentu ke dalam penggunaan uang digital. Meski menawarkan potensi efisiensi, penerapannya tetap bergantung pada desain teknologi, kerangka hukum, tata kelola, dan perlindungan bagi pengguna.

Ryan menekankan bahwa pemahaman terhadap mekanisme produk perlu menjadi bagian dari pertimbangan konsumen.

“Pertumbuhan pasar perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai cara kerja setiap instrumen. Stablecoin dirancang untuk menjaga kestabilan nilai terhadap aset acuannya, tetapi bukan berarti bebas risiko. Konsumen tetap perlu memperhatikan penerbit, mekanisme penukaran, likuiditas, dan ketentuan yang berlaku sebelum menggunakannya dalam aktivitas perdagangan aset digital,” jelas Ryan.

Tokenisasi Menghadirkan Struktur Kepemilikan dan Risiko yang Berbeda

Selain stablecoin, tokenisasi menjadi salah satu pendekatan dalam pengembangan produk berbasis blockchain. 

Melalui mekanisme ini, hak atau nilai tertentu direpresentasikan sebagai token digital. Akan tetapi, bentuk hak yang dimiliki pengguna tidak selalu sama dan bergantung pada struktur hukum serta ketentuan produk.

Dalam konteks tersebut, penting untuk membedakan representasi digital suatu aset dari kepemilikan langsung atas aset yang menjadi acuannya. Token yang merujuk pada saham, misalnya, belum tentu memberikan hak yang sama dengan kepemilikan saham melalui pasar modal konvensional.

Aspek yang perlu diperhatikan meliputi identitas dan kewajiban penerbit, aset acuan, hak pemegang token, mekanisme penyelesaian transaksi, likuiditas, serta ketentuan penukaran atau penebusan jika tersedia.

Penyusunan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai penawaran aset ditokenisasi yang masih berlangsung menjadi salah satu perkembangan regulasi yang relevan bagi kategori produk tersebut. 

Kerangka pengaturan yang memperhatikan karakteristik masing-masing instrumen dapat membantu memperjelas aspek tata kelola, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Ryan menilai bahwa perbedaan struktur produk perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan pemahaman pengguna.

“Stablecoin dan tokenisasi memiliki fungsi serta karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatan pengaturannya juga perlu mempertimbangkan struktur dan risiko masing-masing produk. Kejelasan mengenai hak pemegang, tata kelola, transparansi, dan perlindungan konsumen akan menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab,” kata Ryan.

Eksposur Aset Global Memerlukan Pemahaman atas Struktur Produk

Perkembangan tokenisasi juga tercermin dalam ketersediaan produk tokenized US stocks di Bittime. 

Produk tersebut dirancang untuk memberikan eksposur terhadap pergerakan harga saham perusahaan Amerika Serikat melalui token digital, sesuai dengan struktur dan ketentuan masing-masing instrumen.

Kehadiran produk tersebut memperlihatkan bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan untuk menghadirkan bentuk akses yang berbeda terhadap aset global. Namun, pengguna perlu memahami bahwa eksposur terhadap harga saham tidak otomatis berarti memiliki saham perusahaan yang bersangkutan secara langsung.

Sebelum menggunakan produk tokenisasi, konsumen perlu memeriksa dokumentasi yang menjelaskan aset acuan, penerbit, hak yang melekat pada token, mekanisme transaksi, serta risiko likuiditas dan pihak terkait. Ketentuan perdagangan dan penyelesaian juga dapat berbeda dari mekanisme yang berlaku di pasar saham konvensional.

Ryan menegaskan bahwa transparansi informasi dan edukasi konsumen perlu berjalan bersama dengan pengembangan produk.

“Bagi Bittime, perkembangan ekosistem aset digital tidak hanya berkaitan dengan semakin beragamnya pilihan produk, tetapi juga dengan pemahaman konsumen mengenai fungsi, mekanisme, dan risiko setiap instrumen. Kami melihat edukasi dan transparansi sebagai bagian penting dalam mendukung perkembangan industri yang bertanggung jawab, seiring dengan penyempurnaan kerangka regulasi di Indonesia,” tutup Ryan.

Edukasi Konsumen sebagai Fondasi Perkembangan Aset Digital

Perkembangan pasar aset digital Indonesia turut tercermin dalam data OJK. Pada Agustus 2026, jumlah akun konsumen aset kripto mencapai 23,21 juta, sedangkan nilai transaksi tercatat sebesar Rp23,16 triliun, meningkat 12,87% dibandingkan Juli 2026.

Data tersebut memberikan konteks mengenai aktivitas pasar, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan tingkat pemahaman konsumen terhadap setiap instrumen. Seiring bertambahnya pilihan produk, kebutuhan akan informasi yang jelas mengenai mekanisme, hak pengguna, dan risiko menjadi semakin relevan.

Bittime menyediakan ekosistem layanan Spot, Staking, dan Futures serta pilihan aset digital lainnya. Dalam perkembangannya, pemahaman terhadap fungsi setiap produk tetap menjadi pertimbangan penting agar pengguna dapat mengevaluasi instrumen berdasarkan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing.

Bagi industri aset digital, inovasi teknologi dan kejelasan regulasi merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Dukungan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan juga memerlukan informasi produk yang transparan, tata kelola yang memadai, dan pemahaman konsumen terhadap risiko yang mungkin timbul.