RUU CLARITY Terhambat Senat: Masa Depan Kripto AS Terancam
2026-08-03
Angka 29 persen kini jadi patokan baru bagi siapa pun yang menanti kepastian regulasi kripto Amerika Serikat.
Itulah probabilitas yang ditampilkan pasar prediksi Polymarket untuk peluang lolosnya RUU CLARITY sepanjang 2026, anjlok dari level di atas 60 persen yang sempat bertahan beberapa bulan lalu.
Penurunan tajam ini terjadi persis ketika Senat AS memutuskan menunda pembahasan RUU CLARITY menjelang reses Agustus, gara-gara sengketa ketentuan etika yang belum menemukan titik temu antara Republik dan Demokrat.
Bagi industri kripto AS, penundaan ini digadang-gadang bakal mengakhiri tarik-ulur kewenangan antara SEC dan CFTC, sekaligus memberi kepastian hukum bagi bursa, proyek DeFi, dan penerbit token baru. Ketika kepastian itu makin jauh dari genggaman, pasar pun mulai bereaksi.
Key Takeaways
- Senat AS menunda pembahasan RUU CLARITY menjelang reses Agustus 2026 akibat sengketa ketentuan etika yang belum tuntas.
- Meski Lummis mencatat lebih dari 100 kompromi bipartisan, tujuh Senator Demokrat tetap menolak draf terbaru karena kekhawatiran soal kepemilikan kripto Trump senilai 1,4-2,3 miliar dolar AS.
- Peluang RUU CLARITY disahkan pada 2026 di Polymarket anjlok ke 29 persen, turun 36 persen dari level sebelumnya di atas 60 persen.
Sengketa Etika Ganjal RUU CLARITY di Senat AS
Komite Perbankan Senat sebenarnya sudah meloloskan RUU CLARITY sejak 14 Mei 2026, dengan hasil voting 15-9 yang mencerminkan dukungan lintas partai.
RUU ini dirancang untuk menjawab pertanyaan besar yang selama ini menggantung: kapan sebuah platform aset digital bisa disebut terdesentralisasi, dan siapa yang berwenang mengaturnya, SEC atau CFTC.
Menurut Senator Cynthia Lummis, draf terbaru RUU ini kini menembus lebih dari 600 halaman, hasil revisi maraton selama berbulan-bulan. Dalam pernyataannya di X, Lummis merinci bahwa lebih dari 100 kompromi bipartisan sudah dimasukkan ke dalam naskah.
Title I saja memuat 33 masukan dari pihak Demokrat, ditambah 23 pasal baru soal pencegahan pendanaan ilegal, lebih dari 30 perubahan terkait kewenangan CFTC, dan tiga judul tambahan yang lahir dari hasil negosiasi kedua kubu.
Baca Juga: Polymarket dan Bot Telegram Terbaik: Panduan Prediksi Pasar Kripto
Bagian yang paling menyita perhatian justru soal etika. Lummis menjelaskan bahwa RUU ini akan melarang presiden, wakil presiden, anggota Kongres, hakim federal, beserta pasangan mereka untuk menerbitkan atau mensponsori aset digital demi keuntungan pribadi.
Presiden Donald Trump sendiri disebut sudah menyetujui untuk menempatkan aset digital miliknya ke dalam blind trust atau melepasnya sepenuhnya.
RUU ini juga memberi kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menuntut secara perdata pihak yang melanggar, lengkap dengan sanksi finansial bagi pejabat maupun bursa yang tidak patuh.
Namun revisi sebanyak itu ternyata belum cukup meyakinkan semua pihak. Pada 22-23 Juli, tujuh Senator Demokrat menolak draf terbaru RUU CLARITY, dengan Chris Murphy, Chris Van Hollen, dan Jeff Merkley sebagai motor penolakan.
Alasan mereka konsisten: bahasa etika yang ada sekarang dianggap belum cukup mencegah Trump dan keluarganya mengambil untung dari kepemilikan kripto yang nilainya ditaksir antara 1,4 miliar hingga 2,3 miliar dolar AS, menurut laporan The Coin Republic.
Yuk daftar di Bittime dengan proses cepat, aman, dan mudah supaya bisa trading futures!
Peluang Lolos Kian Tipis, Polymarket Catat Penurunan Tajam
Sikap keras tujuh Senator Demokrat itu langsung berimbas ke sentimen pasar. Data Polymarket menunjukkan probabilitas RUU CLARITY disahkan menjadi undang-undang sepanjang 2026 kini tinggal 29 persen, anjlok 36 persen dibanding posisi sebelumnya yang sempat berada di atas 60 persen pada awal tahun.
Analis pasar James E. Thorne punya pandangan berbeda soal akar masalahnya. Lewat unggahan di X, ia menilai penolakan terhadap RUU ini lebih mencerminkan perseteruan politik ketimbang perbedaan substansi kebijakan.
Baca Juga: Memahami CLARITY Act dan Dampaknya bagi Developer DeFi di Amerika Serikat
Thorne turut mengutip pandangan Menteri Keuangan Scott Bessent, yang menyebut standar regulasi yang jelas pada dasarnya adalah strategi negara untuk menarik modal, talenta, dan inovasi.
Menurut Thorne, memblokir RUU ini tidak akan menghentikan laju perkembangan kripto, hanya memindahkan lokasi bisnisnya ke negara lain yang lebih dulu punya kepastian aturan.
Argumen ini bukan tanpa dasar. Selama Senat masih berkutat dengan sengketa etika internal, pelaku industri kripto AS harus menghadapi ketidakpastian yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya: bursa belum tahu pasti aturan mana yang berlaku, proyek token baru menunda ekspansi, dan modal maupun talenta punya alasan kuat untuk melirik yurisdiksi lain yang regulasinya sudah lebih matang.
Baca Juga: AI Prediksi Harga XRP Jika Clarity Act Gagal: Sideways atau Ambruk?
Kesimpulan
RUU CLARITY masih menyimpan potensi besar untuk mengakhiri kekacauan regulasi kripto di Amerika Serikat, tapi jalan menuju pengesahannya kini jauh lebih terjal dari perkiraan semula.
Kompromi bipartisan yang dirancang Lummis memang ambisius, namun sengketa etika seputar kepemilikan kripto Trump terbukti jadi ganjalan yang sulit dienyahkan begitu saja.
Dengan Senat memasuki reses Agustus dan peluang di Polymarket terus menurun, arah RUU ini akan sangat bergantung pada seberapa cepat kedua kubu bisa menyepakati bahasa etika yang memuaskan semua pihak.
Yang jelas, selama kepastian itu belum datang, industri kripto global, termasuk pelaku pasar di Indonesia yang mengamati arah regulasi Negeri Paman Sam, masih harus bersabar menunggu babak berikutnya dari drama legislasi ini.
Cek harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL), GRAM, dan BNB juga memecoin unggulan DOGE. Kamu bisa trading langsung di Bittime!
Bittime adalah platform Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan — tempat kamu bisa beli Bitcoin di Indonesia dan ratusan aset kripto lainnya mulai Rp10.000. Proses registrasi cepat, aman, dan bisa langsung dimulai hari ini.
Pantau konversi USDT to IDR dan pergerakan harga aset kripto favoritmu secara real-time. Semua tersedia dalam satu aplikasi investasi kripto yang bisa diunduh gratis di Play Store.
Siap mulai? Daftar sekarang di Bittime dan eksekusi strategi investasimu dengan platform yang sudah dipercaya jutaan pengguna di Indonesia.
FAQ
Apa itu RUU CLARITY?
RUU CLARITY adalah rancangan undang-undang struktur pasar aset digital di Amerika Serikat yang mengatur kapan sebuah platform kripto dianggap terdesentralisasi. RUU ini juga menegaskan pembagian kewenangan pengawasan antara SEC dan CFTC.
Kenapa RUU CLARITY tertunda di Senat AS?
Penundaan terjadi karena sengketa ketentuan etika yang belum disepakati, khususnya terkait potensi konflik kepentingan dari kepemilikan kripto Presiden Trump. Tujuh Senator Demokrat menolak draf terbaru pada 22-23 Juli 2026 karena alasan ini.
Berapa peluang RUU CLARITY disahkan pada 2026?
Menurut data Polymarket, peluang RUU CLARITY disahkan pada 2026 kini berada di angka 29 persen. Angka ini turun 36 persen dari level sebelumnya yang sempat berada di atas 60 persen.
Apa isi ketentuan etika dalam RUU CLARITY?
Ketentuan ini melarang presiden, wakil presiden, anggota Kongres, hakim federal, dan pasangan mereka menerbitkan atau mensponsori aset digital untuk keuntungan pribadi. RUU ini juga memberi Jaksa Agung kewenangan menuntut pelanggaran secara perdata dengan sanksi finansial.
Apa dampak penundaan RUU CLARITY terhadap industri kripto?
Penundaan ini memperpanjang ketidakpastian regulasi bagi bursa, proyek DeFi, dan penerbit token di Amerika Serikat. Ketidakpastian ini juga berisiko mendorong modal dan talenta industri kripto berpindah ke yurisdiksi lain yang aturannya lebih jelas.
Disclaimer: Pandangan yang diungkapkan secara eksklusif milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan platform ini. Platform ini dan afiliasinya menolak segala tanggung jawab atas keakuratan atau kesesuaian informasi yang disediakan. Ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran keuangan atau investasi.



