Aturan Baru Crypto Indonesia: OJK Bisa Blokir Transaksi Mencurigakan

2026-11-17

Aturan Baru Crypto Indonesia_ OJK Bisa Blokir Transaksi Mencurigakan.png

Senin, 9 November 2026, OJK menjelaskan apa yang bisa dilakukan regulator ketika aset kripto terseret perkara pidana. Jawabannya masuk daftar aturan crypto Indonesia terbaru: OJK blokir transaksi crypto sekaligus membekukan perdagangannya selama berlangsung penyidikan. 

Kewenangan OJK aset kripto itu bagian dari revisi UU P2SK yang berlaku sejak Juni 2026, ketika kripto sudah berada di bawah era pengawasan OJK.

Key Takeaways

  • OJK berwenang membekukan atau memblokir transaksi dan perdagangan aset kripto selama penyidikan dan penyelidikan oleh OJK, berdasarkan Pasal 221E UU Nomor 4 Tahun 2026.
  • Usaha kripto tanpa izin OJK diancam penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp50 miliar.
  • Pembekuan bertujuan mengamankan aset dan melindungi konsumen, jadi memilih platform berizin tetap langkah paling aman.

Apa Isi Kewenangan OJK Membekukan Transaksi Crypto?

Menurut Iwan Budiman, Kepala Divisi Pengaturan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, lembaganya bisa membekukan atau memblokir penyelenggaraan transaksi dan perdagangan aset kripto. 

Syaratnya, tindakan itu berada dalam proses penyidikan dan penyelidikan oleh OJK. Penjelasan itu ia sampaikan dalam Perisai Episode 19 Badilum, seperti dilaporkan Dandapala.

Landasannya adalah Pasal 221E UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK. Kewenangan ini terikat pada penanganan perkara. Langkahnya juga bisa dijalankan lewat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Sasarannya adalah dugaan aktivitas yang merugikan konsumen atau mengganggu integritas pasar aset digital, atau yang kerap disebut transaksi crypto mencurigakan. 

Aset kripto bisa berpindah cepat dan melintasi batas negara, sehingga pengamanan aset menjadi penting. Menurut Dandapala, tanpa langkah yang tepat, aset yang diduga terkait tindak pidana bisa dialihkan sebelum proses hukum selesai.

Sebelum bertransaksi, pastikan platform yang kamu pakai berizin dan diawasi. Kamu bisa mulai dengan mendaftar di Bittime untuk trading crypto memakai rupiah.

Baca Juga: Apakah USOI Legit atau Scam? Cek Kontrak Token Solana dan Risikonya

Pelanggaran Crypto yang Diancam Pidana

Revisi UU P2SK juga mempertegas ketentuan pidana terkait aset kripto. Berikut rincian ancaman yang dikutip Dandapala dari materi OJK:

  • Usaha kripto tanpa izin OJK: penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp50 miliar.
  • Aktivitas kripto yang tidak ditransaksikan melalui dan/atau dilaporkan ke bursa: penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
  • Manipulasi pasar dan insider trading: penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp50 miliar.

Kategori manipulasi pasar mencakup memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, menciptakan gambaran semu soal aktivitas perdagangan, dan bertransaksi berdasarkan informasi orang dalam. 

Penggunaan dokumen palsu dalam penawaran aset kripto juga termasuk. Pelanggaran lain yang disebut adalah tidak menjaga kerahasiaan rekening, transaksi, dan/atau konsumen aset kripto.

Rangkaian pasal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak berhenti pada legalitas penyelenggara. Integritas perdagangan dan keterbukaan informasi kepada konsumen ikut diatur.

Baca Juga: Lighter Hack: Kronologi dan Dampak Peretasan Lighter

Dampak bagi Investor dan Aturan yang Masih Digodok

UU Nomor 4 Tahun 2026 diundangkan pada 17 Juni 2026, menurut Kumparan. Pengawasan aset kripto sendiri sudah beralih dari Bappebti ke OJK sejak Januari 2025, menurut NOBI.

Bagi investor, implikasinya praktis. Gunakan platform berizin OJK, dan waspadai tawaran yang menjanjikan untung pasti atau meminta data pribadi. 

Dengan ancaman pidana seberat ini, penyelenggara tanpa izin menanggung risiko hukum yang jelas, dan dana nasabah yang terjebak di dalamnya bisa ikut terhambat jika terjadi pembekuan.

Aturan lain masih dalam proses. Direktur Utama CFX Subani mengatakan kepada Suara.com bahwa pesanan jual-beli kripto akan dipusatkan di bursa lewat mekanisme single orderbook. 

Menurutnya, nasabah tetap berhubungan dengan pedagang kripto seperti sekarang. Ia menyebut target paling lambat Juni 2027, sementara aturan teknisnya masih diproses OJK. Perlu dicatat, itu penjelasan pelaku industri, bukan keputusan resmi OJK.

Baca Juga: Harga Bitcoin Turun ke US$ 62.000, Pengaruh Saham AI?

Kesimpulan

OJK kini punya dasar hukum yang jelas untuk membekukan dan memblokir transaksi aset kripto dalam penanganan perkara. Ancaman pidananya berat, terutama bagi usaha kripto tanpa izin. Bagi investor, pesan utamanya sederhana: pilih platform berizin dan jangan abaikan sinyal transaksi yang mencurigakan.

FAQ

Apa dasar hukum OJK membekukan transaksi kripto?
Pasal 221E UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK.

Berapa ancaman pidana untuk usaha kripto tanpa izin?
Penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp50 miliar.

Apakah OJK harus bertindak sendirian?
Tidak. Pembekuan atau pemblokiran juga bisa dilakukan lewat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Siapa yang mengawasi kripto di Indonesia sekarang?
OJK. Kewenangan itu beralih dari Bappebti sejak Januari 2025.

Apakah single orderbook sudah berlaku?
Belum. Subani menyebut targetnya paling lambat Juni 2027, dan aturan teknisnya masih diproses OJK.

Cek harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL), GRAM, dan BNB juga memecoin unggulan DOGE. Kamu bisa trading langsung di Bittime!

bittime biaya withdrawal murah

Bittime adalah platform Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan — tempat kamu bisa beli Bitcoin di Indonesia dan ratusan aset kripto lainnya mulai Rp10.000. Proses registrasi cepat, aman, dan bisa langsung dimulai hari ini.

Pantau konversi USDT to IDR dan pergerakan harga aset kripto favoritmu secara real-time. Semua tersedia dalam satu aplikasi investasi kripto yang bisa diunduh gratis di Play Store.

Siap mulai? Daftar sekarang di Bittime dan eksekusi strategi investasimu dengan platform yang sudah dipercaya jutaan pengguna di Indonesia.

Disclaimer: Pandangan yang diungkapkan secara eksklusif milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan platform ini. Platform ini dan afiliasinya menolak segala tanggung jawab atas keakuratan atau kesesuaian informasi yang disediakan. Ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran keuangan atau investasi.

Campaign Deposit Trade
Auto Earn Ramadan

Blog Bittime

CLARITY Act 2026 Mandek di Senat, Bagaimana Nasib Trump Coin dan WLFI?
CLARITY Act 2026 Mandek di Senat, Bagaimana Nasib Trump Coin dan WLFI?

CLARITY Act 2026 masih tertahan di Senat AS. Simak status hukum Trump Coin (TRUMP), WLFI, dan USD1, perbedaan regulasinya, serta risiko yang perlu diperhatikan investor crypto.

2026-11-17Baca