Apa Itu Risiko Inflasi? Buntut Risiko 200T yang Disebut Menkeu Purbaya

Inflasi selalu menjadi perhatian karena bisa memengaruhi harga kebutuhan sehari-hari dan daya beli masyarakat. Belum lama ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyalurkan dana Rp200 triliun ke perbankan.

Kebijakan besar ini langsung menimbulkan pertanyaan: apakah akan memicu risiko inflasi?

Kita akan membahas apa itu risiko inflasi, bagaimana mekanismenya, dan mengapa kebijakan Rp200 triliun ini dianggap tidak terlalu berbahaya bagi stabilitas harga. Mari kita bahas dengan bahasa sederhana agar lebih mudah dipahami.

Baca Juga: 7 Cara Trading Crypto Jitu untuk Pemula, Lengkap dengan Tips dan Trik-nya

Apa Itu Risiko Inflasi?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Risiko inflasi berarti potensi terjadinya kenaikan harga akibat kondisi tertentu di perekonomian.

Risiko ini bisa berasal dari kenaikan permintaan, biaya produksi, atau peredaran uang yang terlalu banyak.

Ketika inflasi terjadi, nilai uang menurun. Artinya, uang yang sama hanya bisa membeli lebih sedikit barang dibanding sebelumnya. Risiko inflasi menjadi perhatian penting bagi pemerintah karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi juga diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK). Angka ini menggambarkan rata-rata kenaikan harga barang dan jasa yang sering digunakan masyarakat.

Dengan memahami apa itu risiko inflasi, kita bisa melihat apakah kebijakan tertentu berpotensi menaikkan harga secara signifikan atau tidak.

Risiko Inflasi 200T Menkeu Purbaya

Kebijakan Menkeu Purbaya menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah di lima bank pelat merah. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun. Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.

Sebagian orang khawatir kebijakan ini dapat memicu risiko inflasi karena peredaran uang meningkat.

Namun, para ekonom menilai dampaknya relatif kecil. Proyeksi inflasi Indonesia tahun 2025 hanya sekitar 2,21 persen dan 2,29 persen di 2026. Angka ini menunjukkan stabilitas harga masih terjaga.

Alasannya, dana yang disalurkan tidak serta-merta mengalir langsung ke konsumsi.

Penggunaan dana diarahkan pada sektor produktif seperti perumahan, energi, transportasi, hingga industri makanan. Selama penyaluran tepat sasaran, dampak inflasi dari kebijakan ini sangat terbatas.

Faktor yang Mempengaruhi Risiko Inflasi

Risiko inflasi tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Pertama, kenaikan permintaan barang dan jasa yang lebih cepat dibanding kapasitas produksi. Kedua, kenaikan biaya produksi seperti bahan baku, energi, atau upah pekerja.

Ketiga, peredaran uang yang terlalu banyak tanpa diimbangi pertumbuhan barang dan jasa.

Selain itu, inflasi juga bisa dipicu dari luar negeri. Misalnya kenaikan harga barang impor karena kurs melemah atau biaya logistik global meningkat. Faktor anggaran negara yang defisit juga bisa menambah risiko inflasi.

Dalam kasus kebijakan Rp200 triliun, pemerintah berusaha mengendalikan risiko dengan menyalurkan dana hanya pada sektor produktif. Dengan cara ini, uang yang masuk ke perbankan tidak langsung membanjiri pasar konsumsi, sehingga risiko inflasi dapat ditekan.

Baca Juga: Mengenal Crypto Lending: Bunga, Kolateral & Cara Pinjam yang Benar

Dampak dan Pengendalian Risiko Inflasi

Risiko inflasi jika tidak terkelola bisa merugikan masyarakat. Daya beli turun, biaya hidup naik, dan ketidakpastian ekonomi meningkat. Investor juga bisa menahan diri karena ragu dengan kondisi harga di masa depan.

Namun, inflasi dalam jumlah wajar justru bisa sehat bagi ekonomi. Inflasi rendah mendorong konsumsi dan investasi berjalan seimbang. Tantangannya adalah bagaimana menjaga inflasi tetap dalam kisaran target.

Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran penting melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pengawasan penggunaan dana Rp200 triliun menjadi kunci agar hanya mengalir ke sektor yang bisa menambah produksi dan lapangan kerja. 

Jika ini berhasil, ekonomi tumbuh tanpa menimbulkan risiko inflasi yang tinggi.

Kesimpulan

Risiko inflasi adalah potensi kenaikan harga yang bisa mengurangi daya beli masyarakat. Kebijakan Menkeu Purbaya menyalurkan Rp200 triliun ke perbankan sempat memunculkan kekhawatiran, tetapi analis menilai risikonya kecil.

Inflasi Indonesia diproyeksikan tetap stabil sekitar 2,2 persen. Artinya, kebijakan ini lebih berperan sebagai dorongan pertumbuhan ekonomi daripada pemicu inflasi besar.

Ingin tahu lebih banyak soal ekonomi digital, blockchain, atau tren crypto terkini? Baca selengkapnya di Bittime Blog atau mulai perjalanan investasimu di Bittime Exchange.

FAQ

Apa itu risiko inflasi?

Risiko inflasi adalah potensi kenaikan harga barang dan jasa akibat perubahan permintaan, biaya produksi, atau peredaran uang.

Mengapa kebijakan Rp200 triliun dianggap aman?

Karena dana diarahkan ke sektor produktif sehingga tidak langsung mendorong konsumsi berlebihan.

Bagaimana proyeksi inflasi Indonesia?

Inflasi diperkirakan tetap stabil sekitar 2,21 persen pada 2025 dan 2,29 persen pada 2026.

Apa faktor utama penyebab risiko inflasi?

Permintaan tinggi, kenaikan biaya produksi, peredaran uang berlebih, dan harga impor yang naik.

Apa dampak risiko inflasi bagi masyarakat?

Daya beli menurun, biaya hidup naik, serta menciptakan ketidakpastian dalam investasi dan usaha.