Apa itu Demand Pull Inflation? Hubungan dengan Kebijakan Menkeu Purbaya

Inflasi selalu menjadi topik hangat ketika berbicara soal ekonomi. Salah satu jenis inflasi yang sering dibicarakan adalah demand pull inflation. Belakangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan karena kebijakan menyalurkan dana Rp200 triliun ke perbankan.

Kebijakan ini memicu pertanyaan, apakah bisa memengaruhi inflasi terutama dari sisi permintaan?

Kita akan mengulas secara sederhana apa itu demand pull inflation, kaitannya dengan kebijakan Menkeu Purbaya, serta bagaimana implikasinya bagi perekonomian Indonesia.

Baca Juga: 7 Cara Trading Crypto Jitu untuk Pemula, Lengkap dengan Tips dan Trik-nya

Apa Itu Demand Pull Inflation?

Demand pull inflation adalah kenaikan harga yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih tinggi daripada ketersediaan pasokan. Ekonomi sering menyebut kondisi ini sebagai terlalu banyak uang mengejar barang yang terlalu sedikit.

Ketika konsumen memiliki daya beli lebih besar sementara produksi terbatas, maka harga naik.

Inflasi jenis ini biasanya muncul dalam situasi ekonomi yang sedang tumbuh cepat. Misalnya, ketika tingkat pengangguran rendah, masyarakat memiliki penghasilan lebih banyak, dan konsumsi meningkat.

Akibatnya, produsen kewalahan memenuhi kebutuhan pasar, dan harga pun terdorong naik.

Konsep demand pull inflation berbeda dengan cost push inflation. Pada cost push, harga naik karena biaya produksi meningkat. Sementara pada demand pull, lonjakan harga terjadi karena permintaan jauh lebih besar dari penawaran yang tersedia.

Kebijakan Menkeu Purbaya dan Implikasi Inflasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyalurkan dana Rp200 triliun ke lima bank besar nasional. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.

Dana ini ditempatkan dalam bentuk deposito on call sebagai bagian dari kebijakan likuiditas.

Menurut para ekonom, langkah ini positif karena mampu mendorong pertumbuhan kredit, investasi, dan konsumsi. Namun, sebagian pihak mempertanyakan apakah kebijakan ini bisa memicu demand pull inflation.

Jika likuiditas terlalu besar, konsumsi meningkat pesat, lalu pasokan barang tidak mencukupi, inflasi bisa naik.

Meski begitu, sejumlah analis menilai risiko inflasi masih terkendali. Proyeksi inflasi Indonesia 2025 hanya sekitar 2,21 persen, dan 2,29 persen di 2026. Angka ini tergolong stabil. Artinya, dana yang disalurkan belum cukup signifikan untuk menimbulkan lonjakan permintaan yang berlebihan.

Faktor Penyebab Demand Pull Inflation

Ada beberapa faktor utama yang dapat memicu demand pull inflation. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat daya beli masyarakat meningkat. Kedua, belanja pemerintah yang tinggi bisa menambah permintaan agregat.

Ketiga, ekspektasi inflasi di masa depan juga membuat produsen menaikkan harga lebih awal.

Selain itu, peningkatan ekspor bisa mengurangi pasokan barang di dalam negeri, mendorong harga naik. Peredaran uang yang terlalu banyak juga menjadi faktor penting. Bila jumlah uang beredar lebih besar dibanding ketersediaan barang, harga pasti terdorong.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan penyaluran dana pemerintah ke perbankan bisa menambah likuiditas. Namun, karena pertumbuhan pasokan barang dan jasa masih sejalan dengan permintaan, maka risiko demand pull inflation tetap kecil.

Baca Juga: Mengenal Crypto Lending: Bunga, Kolateral & Cara Pinjam yang Benar

Dampak Kebijakan Terhadap Perekonomian

Meski potensi inflasi masih rendah, kebijakan Menkeu Purbaya bisa mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Dengan tambahan likuiditas, bank lebih leluasa menyalurkan kredit ke sektor produktif. Pertumbuhan kredit diperkirakan mencapai 7 hingga 11 persen.

Sektor yang berpotensi tumbuh adalah konsumsi rumah tangga, ritel, transportasi, properti, teknologi informasi, hingga industri makanan. Pertumbuhan sektor-sektor ini bisa meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

Jika penyaluran dana berjalan tepat sasaran, efeknya lebih banyak ke arah pertumbuhan ekonomi ketimbang lonjakan inflasi. Dengan kata lain, kebijakan ini lebih condong pada stimulus pertumbuhan dibanding pemicu demand pull inflation.

Kesimpulan

Demand pull inflation adalah kenaikan harga karena permintaan lebih besar daripada pasokan. Kebijakan Menkeu Purbaya menyalurkan dana Rp200 triliun ke perbankan menimbulkan pertanyaan apakah bisa memicu inflasi jenis ini.

Namun, para analis menilai risikonya rendah karena inflasi Indonesia diproyeksikan tetap stabil. Kebijakan ini justru memberi dorongan bagi kredit dan pertumbuhan ekonomi.

Jika kamu ingin memperdalam wawasan soal ekonomi digital, blockchain, atau berita crypto terbaru, kunjungi Bittime Blog. Atau jika ingin mulai mencoba investasi aset digital, langsung saja trading di Bittime Exchange.

FAQ

Apa itu demand pull inflation?

Demand pull inflation adalah kenaikan harga ketika permintaan barang dan jasa lebih besar daripada ketersediaan pasokan.

Apakah kebijakan Menkeu Purbaya memicu inflasi?

Risiko inflasi dari kebijakan ini rendah, karena inflasi diproyeksikan tetap stabil sekitar 2,2 persen.

Apa perbedaan demand pull inflation dan cost push inflation?

Demand pull disebabkan lonjakan permintaan, sedangkan cost push muncul karena kenaikan biaya produksi.

Faktor apa saja yang menyebabkan demand pull inflation?

Pertumbuhan ekonomi pesat, belanja pemerintah, ekspektasi inflasi, ekspor tinggi, dan peredaran uang berlebih.

Apa dampak positif kebijakan Rp200 triliun ke perbankan?

Meningkatkan kredit, memperkuat sektor riil, menambah lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.